Sempetin.com - Kawasan Ujung Kulon, Banten, kembali menjadi sorotan setelah sebagian wilayah perairan di sekitarnya tercatat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai arah pengelolaan kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata apakah kegiatan pertambangan sudah berlangsung atau belum. Justru, masuknya sebagian perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam peta wilayah usaha pertambangan menjadi alasan penting untuk mempertanyakan bagaimana pemerintah menyelaraskan kebijakan eksploitasi sumber daya alam dengan perlindungan ekosistem.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan yang dimaksud. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi pemanfaatan sumber daya mineral di sekitar kawasan konservasi.
Sebab, tidak adanya izin tambang hari ini bukan berarti persoalan tata ruang dan perlindungan lingkungan tidak perlu dipertanyakan sejak sekarang.
Sebagian Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan
Sorotan terhadap persoalan ini muncul setelah publik mengetahui adanya penetapan wilayah pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan yang ditandatangani pada 12 Februari 2026 tersebut memuat sejumlah wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian ESDM kemudian memberikan penjelasan bahwa kawasan taman nasionalnya sendiri tidak dimasukkan sebagai wilayah pertambangan. Bagian yang masuk dalam penetapan tersebut adalah sebagian wilayah perairan di sekitarnya.
Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, proses pengusulan wilayah tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten pernah mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut Banten, kemudian prosesnya berlanjut melalui sejumlah keputusan kementerian.
Penetapan tersebut pernah tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
Dengan demikian, keputusan tahun 2026 bukan sepenuhnya kebijakan baru, melainkan penetapan kembali yang memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya.
Meski demikian, fakta bahwa prosesnya telah berlangsung bertahun-tahun justru menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pertimbangan ekologis kawasan sekitar Ujung Kulon diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan tersebut?
ESDM Tegaskan Belum Ada Izin Tambang
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, Kementerian ESDM menegaskan bahwa sampai 17 November 2026 belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di dalam Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan sekitar yang masuk dalam penetapan WUP.
Pernyataan tersebut disampaikan Dwi Anggia melalui siaran pers Kementerian ESDM Nomor 060.Pers/04/SJI/2026.
ESDM juga menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Untuk sampai pada kegiatan pertambangan, masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
Persyaratan tersebut antara lain mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan kata lain, masuknya suatu wilayah ke dalam WUP tidak otomatis membuat perusahaan dapat melakukan eksploitasi mineral di lokasi tersebut.
Namun, penjelasan pemerintah ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menganggap persoalan telah selesai. Publik tetap berhak mengetahui bagaimana wilayah tersebut dipetakan, apa potensi mineralnya, dan bagaimana dampak lingkungannya akan dinilai apabila suatu saat muncul rencana pemanfaatan.
Mengapa Kebijakan Ini Patut Dikritisi?
Ujung Kulon bukan kawasan biasa. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk menjadi habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di alam liar.
Kawasan ini juga merupakan bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO, yang pengelolaan dan kelestariannya memiliki kepentingan lebih luas daripada sekadar kepentingan ekonomi daerah.
Karena itu, setiap kebijakan yang bersinggungan dengan wilayah perairan di sekitarnya perlu diperiksa secara cermat.
Memang, penetapan WUP tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan akan berlangsung. Namun, pemerintah semestinya tidak hanya berpegang pada argumen administratif bahwa kawasan taman nasional tidak masuk dalam peta pertambangan.
Ekosistem tidak mengenal batas administratif yang selalu tegas. Aktivitas di wilayah laut sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang saling terhubung.
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah penetapan tersebut telah melalui kajian dampak ekologis yang mempertimbangkan hubungan antara wilayah perairan, ekosistem pesisir, dan kawasan konservasi.
Jangan sampai perlindungan lingkungan hanya dipahami sebagai larangan melakukan aktivitas tambang di dalam batas taman nasional, sementara potensi dampak dari kawasan sekitarnya kurang mendapatkan perhatian.
Ancaman terhadap Ekosistem Tidak Selalu Datang dari Dalam Kawasan Konservasi
Salah satu kesalahan dalam memahami perlindungan lingkungan adalah menganggap bahwa suatu kawasan akan otomatis aman selama aktivitas industri tidak dilakukan tepat di dalam batas wilayah konservasi.
Padahal, ekosistem laut dan pesisir memiliki keterkaitan yang kompleks.
Perubahan kualitas air, sedimentasi, gangguan habitat, serta aktivitas industri yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan di sekitarnya.
Apabila suatu saat kegiatan pertambangan benar-benar diusulkan di perairan tersebut, pemerintah harus memastikan seluruh potensi dampaknya dikaji secara transparan dan independen.
Kajian tidak boleh hanya berorientasi pada kelayakan ekonomi atau potensi mineral. Aspek keanekaragaman hayati, kondisi perairan, jalur aktivitas satwa, serta dampak terhadap masyarakat pesisir juga harus menjadi pertimbangan.
Namun, penting ditegaskan bahwa masuknya perairan tersebut ke dalam WUP belum membuktikan telah terjadi kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan. Kekhawatiran yang muncul merupakan alasan untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan sejak awal, bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran yang belum terbukti.
Pemerintah Perlu Lebih Terbuka Soal Peta dan Dasar Penetapan
Salah satu persoalan penting dalam kebijakan tata ruang adalah keterbukaan informasi.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi penjelasan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai lokasi perairan yang masuk dalam WUP, batas koordinat, luas wilayah, serta potensi mineral yang menjadi dasar penetapannya.
Transparansi ini penting agar masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan komunitas pesisir dapat melakukan pengawasan secara objektif.
Jika memang penetapan WUP tidak akan mengganggu fungsi konservasi, pemerintah seharusnya tidak keberatan membuka data pendukung yang menjelaskan alasan dan pertimbangan kebijakan tersebut.
Jangan sampai masyarakat baru mengetahui persoalan ketika proses perizinan sudah berjalan lebih jauh.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru, transparansi merupakan bagian dari tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab.
Ironi di Tengah Upaya Melindungi Badak Jawa
Persoalan ini menjadi semakin menarik karena muncul berdekatan dengan pembahasan mengenai pengembangan habitat kedua badak Jawa di luar Ujung Kulon.
Di satu sisi, pemerintah membicarakan berbagai strategi untuk mengurangi risiko kepunahan badak Jawa. Di sisi lain, muncul perhatian terhadap penetapan sebagian perairan sekitar kawasan yang sama sebagai WUP.
Kedua persoalan tersebut memang berbeda dan tidak dapat langsung dianggap saling berkaitan secara kebijakan.
Namun, keduanya memperlihatkan satu tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan Indonesia: bagaimana memastikan kepentingan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati berjalan secara konsisten.
Konservasi tidak cukup dilakukan dengan menyelamatkan satu spesies atau mempertahankan batas kawasan di atas peta. Pemerintah juga harus memperhatikan keseluruhan ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup satwa tersebut.
Ujung Kulon seharusnya menjadi contoh bagaimana pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat ditempatkan secara proporsional, bukan justru menjadi kawasan yang terus dibayangi ketidakpastian kebijakan.
Jangan Tunggu Izin Terbit untuk Mulai Melindungi Lingkungan
Pernyataan bahwa belum ada izin tambang memang penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Namun, pendekatan perlindungan lingkungan seharusnya tidak berhenti pada status perizinan.
Pemerintah perlu menjamin bahwa setiap rencana pemanfaatan sumber daya mineral di sekitar kawasan konservasi telah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko jangka panjang.
Pengawasan juga perlu melibatkan lembaga lingkungan hidup, pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, akademisi, serta masyarakat pesisir.
Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan tertentu berpotensi mengancam ekosistem, pemerintah harus memiliki keberanian untuk membatasi atau menolak pemanfaatan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Sebab, kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan kompensasi atau program rehabilitasi.
Ada ekosistem yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk kembali pulih. Bahkan, ada kerusakan yang dampaknya dapat berlangsung lintas generasi.
Ujung Kulon Tidak Boleh Hanya Aman di Atas Kertas
Masuknya sebagian perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan memang tidak berarti kegiatan pertambangan sudah mendapatkan izin. Kementerian ESDM telah menegaskan bahwa hingga November 2026 belum ada izin tambang yang diterbitkan di wilayah tersebut maupun di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Namun, persoalan ini tetap layak mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah harus memastikan bahwa penetapan wilayah pertambangan tidak membuka celah bagi aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem di sekitar kawasan konservasi.
Keterbukaan peta, kajian lingkungan, pengawasan perizinan, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan yang tidak bisa ditawar.
Pada akhirnya, kekayaan mineral bukan satu-satunya ukuran nilai sebuah wilayah. Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang jauh lebih besar, termasuk sebagai rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia.
Jangan sampai pemerintah begitu teliti memetakan potensi mineral, tetapi kurang serius memetakan risiko kehilangan keanekaragaman hayati. Ujung Kulon harus dilindungi bukan hanya dalam dokumen kebijakan, melainkan juga melalui keputusan nyata yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Komentar
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan pendapat!✏️ Tinggalkan Komentar
Email kamu tidak akan ditampilkan. Komentar akan muncul setelah disetujui admin.