Sempetin.com - Pemerintah menghadapi pekerjaan berat menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan Rp514 triliun. Namun, di balik permintaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah telah membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat dikelola secara transparan, adil, dan benar-benar kembali untuk kepentingan publik?

Penerimaan pajak kembali menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Di tengah tuntutan menjaga belanja negara dan membiayai berbagai program pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengejar penerimaan ratusan triliun rupiah dalam waktu yang semakin terbatas.

SPONSORED

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 76,2 persen dari target APBN 2026.

Meski pertumbuhannya terlihat positif, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar. Ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Suahasil pun meminta dukungan masyarakat dan media agar penerimaan pajak dapat terus dioptimalkan. Menurutnya, dana pajak dibutuhkan untuk membiayai belanja negara.

Permintaan tersebut terdengar wajar dalam konteks pembiayaan negara. Namun, persoalan pajak tidak cukup diselesaikan dengan meminta masyarakat lebih patuh. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara tetap terjaga.

Target Pajak Masih Jauh, Dua Bulan Menjadi Ujian Berat

Angka Rp1.796,8 triliun memang bukan jumlah kecil. Akan tetapi, capaian tersebut belum cukup untuk memenuhi proyeksi penerimaan pajak sepanjang 2026.

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak dapat mencapai Rp2.310,8 triliun hingga akhir tahun, atau sekitar 98 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, masih ada Rp514 triliun yang harus dihimpun dalam periode November–Desember.

Ada perbedaan angka yang perlu dipahami publik. Jika dibandingkan dengan proyeksi akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, kekurangannya memang Rp514 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan target APBN penuh sebesar Rp2.357,7 triliun, selisihnya sekitar Rp560,9 triliun.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis. Publik perlu mengetahui apakah pemerintah sedang mengejar target yang ditetapkan dalam APBN atau menyesuaikan capaian dengan proyeksi yang lebih rendah.

Transparansi mengenai target dan proyeksi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai kinerja penerimaan negara secara objektif.

Meminta Dukungan Rakyat Mudah, Menjaga Kepercayaan Publik Lebih Sulit

Pernyataan Suahasil bahwa pajak digunakan untuk membiayai belanja negara merupakan penjelasan yang benar secara prinsip. Pajak memang menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai layanan publik dan berbagai kebutuhan negara.

Namun, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang terus diminta memenuhi kewajiban.

Hubungan antara negara dan wajib pajak seharusnya berjalan dua arah. Masyarakat berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan, sementara pemerintah berkewajiban mengelola penerimaan tersebut secara bertanggung jawab.

Di sinilah persoalan kepercayaan menjadi penting. Kepatuhan pajak tidak cukup dibangun melalui pengawasan, pemeriksaan, atau ancaman sanksi. Kepatuhan yang sehat juga membutuhkan keyakinan bahwa uang yang disetorkan tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, permintaan dukungan masyarakat semestinya disertai penjelasan yang terbuka mengenai kualitas belanja negara, hasil pembangunan, efektivitas program, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Jangan sampai pemerintah hanya lantang berbicara mengenai kewajiban rakyat, tetapi kurang terbuka ketika masyarakat bertanya tentang hasil pengelolaan uang negara.

DJP Siapkan Upaya Ekstra, Sektor Ekonomi Menjadi Sasaran

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP akan melakukan upaya ekstra untuk mengejar kekurangan penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital.

DJP juga berencana memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan melalui pemantauan pembayaran, pemeriksaan, penegakan hukum, penagihan, serta pemanfaatan data dari berbagai institusi pemerintah dan sektor keuangan.

Optimalisasi data melalui sistem administrasi perpajakan Coretax juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Langkah pengawasan tentu diperlukan. Namun, upaya mengejar penerimaan tidak boleh berubah menjadi tekanan yang tidak proporsional terhadap wajib pajak, terutama pelaku usaha yang sedang menghadapi tantangan operasional.

Pemerintah perlu membedakan secara tegas antara wajib pajak yang sengaja menghindari kewajiban dan mereka yang mengalami kesulitan karena kondisi usaha. Penegakan aturan harus berbasis data, prosedur yang jelas, dan perlakuan yang adil.

Mengejar target penerimaan bukan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum.

Pertumbuhan Pajak 23,2 Persen, Apakah Sudah Cukup Menjawab Persoalan?

Pemerintah mencatat penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen secara tahunan hingga Oktober 2026. Pertumbuhan ini merupakan perkembangan positif dan patut dicatat.

Namun, angka pertumbuhan tidak boleh dibaca secara terpisah dari target, proyeksi, serta kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.

Publik perlu memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai sumber pertumbuhan tersebut. Sektor mana yang paling banyak menyumbang? Apakah pertumbuhan berasal dari peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, atau faktor lain?

Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka besar tanpa penjelasan mengenai kualitas penerimaannya.

Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah peningkatan penerimaan berlangsung merata atau masih bergantung pada sektor-sektor tertentu. Dengan begitu, strategi perpajakan tidak sekadar berorientasi pada pencapaian angka jangka pendek.

Jangan Sampai Pengejaran Target Mengorbankan Rasa Keadilan

Sistem perpajakan yang sehat harus menjunjung prinsip keadilan. Beban pajak tidak boleh hanya terasa berat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini sudah patuh, sementara potensi penerimaan dari pihak-pihak yang belum memenuhi kewajiban belum tergarap secara optimal.

Karena itu, pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap seluruh kelompok wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sektor digital, perdagangan, industri, dan jasa memang memiliki potensi penerimaan yang perlu dikelola secara serius. Namun, kebijakan pengawasan harus disertai kepastian aturan dan kemudahan administrasi.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan tidak menciptakan beban yang tidak seimbang bagi usaha kecil dan menengah. Kepatuhan seharusnya dibangun melalui sistem yang mudah dipahami, pelayanan yang baik, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Keadilan pajak bukan sekadar memastikan semua orang membayar. Keadilan juga berarti memastikan kewajiban diterapkan secara konsisten dan proporsional.

Pajak untuk Belanja Negara: Publik Berhak Mengawasi Hasilnya

Suahasil menegaskan bahwa penerimaan pajak dibutuhkan untuk belanja negara. Pernyataan tersebut membawa konsekuensi yang tidak boleh diabaikan: pemerintah harus mampu menunjukkan hasil dari belanja yang dibiayai oleh uang masyarakat.

Pajak seharusnya kembali kepada publik melalui layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan pemerintahan yang berkualitas.

Karena itu, pembahasan mengenai penerimaan pajak tidak boleh berhenti pada berapa triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan. Masyarakat juga berhak mengetahui seberapa efektif anggaran digunakan, program mana yang memberikan manfaat, dan bagaimana pemerintah mencegah pemborosan.

Jika pemerintah meminta masyarakat ikut menjaga penerimaan negara, pemerintah juga harus membuka ruang pengawasan yang lebih luas terhadap penggunaan anggaran.

Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan imbauan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui kinerja dan transparansi.

Dukungan Rakyat Harus Dibalas dengan Tanggung Jawab Negara

Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun menjadi tantangan serius bagi pemerintah menjelang akhir 2026. DJP perlu bekerja lebih efektif untuk memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi, dan memastikan seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai aturan.

Namun, keberhasilan penerimaan negara tidak boleh hanya diukur dari tercapai atau tidaknya target angka.

Pemerintah harus memastikan bahwa upaya mengejar pajak dilakukan secara adil, transparan, dan tidak membebani kelompok masyarakat secara tidak proporsional. Pada saat yang sama, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Masyarakat memang perlu mendukung pembiayaan negara melalui kepatuhan pajak. Tetapi dukungan tersebut bukan cek kosong bagi pemerintah.

Jika rakyat diminta lebih patuh, negara juga harus lebih bertanggung jawab. Sebab, pajak bukan sekadar angka dalam laporan APBN. Pajak adalah uang publik yang menuntut pengelolaan secara jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.