Dugaan Perintah Penyadapan Sejumlah Tokoh: Ketika Kewenangan Negara Diduga Berubah Menjadi Alat Kekuasaan

Sempetin.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian bukan sekadar perkara pelanggaran prosedur teknis. Persoalan ini menyentuh jantung demokrasi: batas kewenangan aparat negara, perlindungan privasi warga, dan pertanggungjawaban pejabat yang memiliki akses terhadap instrumen pengawasan.

Ketika penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang mengoperasikan sistem. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang memberikan perintah, untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kewenangan negara disalahgunakan.

Perkara ini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Dalam perkembangan penyidikan, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian disebut sebagai tersangka. Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan pejabat lain dalam pengoperasian sistem penyadapan.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan objektif. Tidak boleh ada kesimpulan bersalah sebelum pengadilan memberikan putusan berkekuatan hukum tetap.

Dugaan penyadapan tanpa prosedur membuka persoalan serius

Berdasarkan penjelasan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Penyidik juga menyebut aktivitas tersebut diduga tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.

Jika dugaan ini terbukti, persoalannya sangat serius. Penyadapan merupakan tindakan yang bersentuhan langsung dengan hak privasi seseorang. Karena itu, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan instruksi pejabat atau kepentingan institusi.

Negara memang membutuhkan perangkat pengawasan untuk mengungkap kejahatan. Akan tetapi, kewenangan yang besar harus disertai batas hukum yang jelas. Tanpa pengawasan, instrumen yang seharusnya membantu penegakan hukum justru berpotensi menjadi alat untuk mengintimidasi, mengumpulkan informasi pribadi, atau mengendalikan pihak lain.

Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Apakah aturan berlaku sama bagi semua orang, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi penegak hukum?

Siapa pemberi perintah sebenarnya?

Salah satu pertanyaan paling penting dalam kasus ini adalah rantai komando. Siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang menyetujui, siapa yang menjalankan, dan siapa yang mengetahui aktivitas tersebut?

Penyidik mengungkap bahwa beberapa nomor diduga dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi. Selain itu, muncul pula dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada sekitar Oktober 2026.

Peristiwa penghapusan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diungkap secara menyeluruh. Bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi juga apakah tindakan itu memiliki dasar kewenangan dan apa tujuan sebenarnya.

Pada 7 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa seluruh kemungkinan terkait pihak pemberi perintah akan ditelusuri. Pernyataan ini penting, tetapi publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar janji penyelidikan.

Penegakan hukum harus mampu menjawab pertanyaan hingga ke tingkat pengambil keputusan. Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan memberikan instruksi tidak tersentuh pemeriksaan.

Jika memang terdapat penyalahgunaan kewenangan secara terstruktur, pertanggungjawaban tidak boleh dibatasi pada orang-orang yang berada di lapangan.

Sistem penyadapan bukan ruang bebas hukum

Penggunaan teknologi penyadapan oleh kepolisian memiliki aturan. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Aturan tersebut memuat prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, kerahasiaan, serta ketentuan mengenai prosedur perizinan dan pelaksanaan penyadapan.

Artinya, penyadapan bukan kewenangan tanpa batas. Ada mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk persyaratan administratif dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika benar prosedur tersebut dilewati, persoalannya bukan sekadar kesalahan administrasi. Ada potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak warga negara.

Ironisnya, institusi yang memiliki mandat menegakkan hukum justru harus menjelaskan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang menjadi pedoman internalnya sendiri.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan lembaga pengawas. Sistem pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan internal, terutama ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi.

Jangan biarkan penyidikan menjadi urusan internal semata

Salah satu risiko terbesar dalam perkara yang melibatkan petinggi kepolisian adalah konflik kepentingan. Ketika institusi memeriksa dugaan pelanggaran yang melibatkan orang-orang dari lingkaran kekuasaannya sendiri, independensi penyidikan menjadi pertanyaan yang tidak bisa diabaikan.

Publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan dijalankan, bagaimana barang bukti diamankan, serta bagaimana penyidik memastikan tidak ada intervensi.

Pengawasan eksternal yang independen perlu diperkuat. Bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi juga tidak berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik. Informasi yang dapat mengganggu proses hukum tetap harus dilindungi. Namun, perkembangan perkara, dasar tindakan hukum, dan pertanggungjawaban institusi harus disampaikan secara memadai.

Jangan sampai alasan menjaga kerahasiaan penyidikan justru menjadi tameng untuk menghindari akuntabilitas.

DPR harus mengawasi, bukan sekadar menjadi penonton

Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, termasuk menelusuri pihak pemberi perintah dan motifnya.

Rapat tersebut memiliki arti penting. Namun, efektivitas pengawasan tidak dapat diukur dari ramainya pernyataan politik atau panjangnya daftar pertanyaan dalam forum resmi.

Yang lebih penting adalah hasil konkret: apakah DPR mampu meminta penjelasan yang dapat diuji, mendorong pembenahan sistem, dan memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa?

Pengawasan parlemen juga tidak boleh berhenti pada kepentingan politik sesaat. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengawasan penyadapan yang lebih kuat, termasuk mekanisme audit, pembatasan akses, dokumentasi perintah, dan pertanggungjawaban penggunaan data.

Sebab, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut satu presiden atau sejumlah tokoh penting. Jika sistemnya bermasalah, masyarakat luas berpotensi menghadapi risiko yang sama.

Pertanyaan yang lebih besar: siapa mengawasi pengawas?

Kasus ini mengingatkan bahwa kekuasaan negara tidak pernah boleh berjalan tanpa pengawasan. Semakin besar kewenangan sebuah institusi, semakin ketat pula mekanisme pertanggungjawabannya harus dibangun.

Teknologi dapat membuat pengawasan menjadi lebih mudah dan luas. Namun, kemajuan teknologi tidak otomatis membuat penggunaannya menjadi benar secara hukum maupun etika.

Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat atau memindahkan personel. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem, prosedur, budaya organisasi, dan mekanisme kontrol.

Harus ada jaminan bahwa setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, izin yang sesuai, serta jejak administrasi yang dapat diperiksa.

Jika tidak, kewenangan penyadapan berisiko menjadi kekuasaan tersembunyi yang sulit diawasi masyarakat.

Publik menunggu pembuktian, bukan sekadar janji

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian dan pemerintahan. Penanganannya akan menentukan apakah prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar berlaku ketika perkara menyentuh pejabat dengan jabatan dan pengaruh besar.

Publik tidak membutuhkan drama politik, saling tuding, atau pernyataan yang hanya membangun citra. Yang dibutuhkan adalah pengungkapan fakta, pembuktian yang kuat, proses hukum yang adil, serta pertanggungjawaban yang tidak tebang pilih.

Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Sebaliknya, mereka yang masih berstatus tersangka juga berhak memperoleh proses peradilan yang adil.

Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar dari perkara ini bukan hanya siapa yang memerintahkan penyadapan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara memiliki sistem yang mampu mencegah aparatnya menyalahgunakan kekuasaan.

Sebab, dalam negara demokrasi, kewenangan aparat bukanlah hak istimewa. Ia adalah amanah yang harus dibatasi hukum dan diawasi publik.